Wulansulutnews.com- Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespim Lemdiklat Polri) terus memperkuat upaya membangun kepemimpinan Polri yang adaptif, modern, dan responsif terhadap tantangan masa depan.
Langkah tersebut dilakukan melalui pengambilan data penelitian Tahap II Tahun 2026 yang digelar dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) di Aula Tansa Trisna Polres Minahasa, Rabu (19/8/2026).
Penelitian bertajuk “Pengembangan Kepemimpinan Polri yang Futuristik dalam Penegakan Hukum yang Modern dan Berkeadilan” itu melibatkan berbagai unsur lintas sektor, termasuk jajaran Polres Minahasa, Polres Tomohon dan Polres Minahasa Selatan.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk menggali pandangan, evaluasi serta masukan langsung dari berbagai elemen terkait pelayanan kepolisian, penegakan hukum, keamanan dan kebutuhan masyarakat terhadap sosok kepemimpinan Polri di masa mendatang.
Ketua Tim Penelitian Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol. Dicky Patria Negara, S.H., S.I.K., M.Si., meminta seluruh peserta menyampaikan masukan secara terbuka dan objektif.
“Kami mohon silakan sampaikan masukan secara terbuka dan apa adanya. Tujuannya demi kebaikan kami di institusi Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Dicky.
Menurutnya, data yang diperoleh langsung dari daerah memiliki nilai penting dalam memetakan kebutuhan kepemimpinan Polri yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa stabilitas keamanan dan rasa nyaman bukan hanya menyangkut aspek hukum dan ketertiban, tetapi menjadi salah satu fondasi bagi aktivitas sosial serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kapolres Minahasa AKBP Steven J. R. Simbar, S.I.K., menyambut positif pelaksanaan penelitian tersebut di wilayah hukum Polres Minahasa yang membawahi 11 Polsek.
Steven meminta seluruh peserta FGD menyampaikan kondisi faktual yang terjadi di lapangan sehingga hasil penelitian benar-benar menggambarkan kebutuhan masyarakat.
“Kepada seluruh peserta dan responden, silakan sampaikan sesuai fakta di lapangan. Dengan data yang valid, hasil penelitian ini akan jauh lebih bermanfaat dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi pimpinan,” tegas Steven.
FGD tersebut turut melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Minahasa, di antaranya Staf Ahli Bupati, Kepala Bappelitbangda, Kepala BKPSDM dan Kepala Dinas Pendidikan sebagai narasumber dalam mengevaluasi aspek pelayanan publik.
Masukan juga dihimpun dari unsur DPRD, kejaksaan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, hingga insan pers.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan kepemimpinan Polri tidak dapat dipisahkan dari dinamika serta kebutuhan masyarakat.
Berbagai perspektif yang dihimpun dari Minahasa, Tomohon dan Minahasa Selatan diharapkan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi strategis bagi Polri untuk menghadirkan kepemimpinan yang semakin futuristik, profesional, responsif dan humanis, sekaligus mampu mendorong penegakan hukum yang modern serta berkeadilan.
Dari Sulawesi Utara, suara masyarakat dan para pemangku kepentingan kini menjadi bagian dari proses membentuk wajah kepemimpinan Polri yang lebih siap menghadapi tantangan zaman tegas dalam penegakan hukum, adaptif dalam pelayanan, dan tetap berpihak pada rasa keadilan masyarakat. (pnk)
