Wulansulutnews.com– Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya pengendalian inflasi dan peningkatan tata kelola layanan pertanahan serta perpajakan.
Upaya tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS, MAP, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi dan Penandatanganan Surat Edaran Bersama terkait sinkronisasi layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), layanan pertanahan, integrasi data perpajakan dan pertanahan, serta sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah.
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom pada Senin (10/8/2026) tersebut berlangsung dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Rakor ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif serta didukung dengan ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi.
Selain persoalan inflasi, sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat basis data pemerintah daerah, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Wabup Vanda mengikuti kegiatan tersebut bersama jajaran perangkat daerah terkait. Turut hadir Asisten II, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perkim, Kasat Pol PP, Kabag Hukum serta Kabag Perekonomian.
Kehadiran lintas perangkat daerah tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh unsur pemerintah daerah.
Melalui koordinasi yang semakin solid, Pemkab Minahasa berkomitmen menjaga stabilitas harga, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan berbagai kebijakan pemerintah pusat dapat diterapkan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (pnk)
