Wulansulutnews.com – Momentum Hari Jadi ke-598 Kabupaten Minahasa menjadi semakin istimewa. Di tengah perayaan hari bersejarah tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa menorehkan prestasi membanggakan di sektor kesehatan dengan resmi meraih status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas untuk pertama kalinya, Kamis (5/11/2026).
Capaian ini menjadi tonggak penting dalam upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan merata bagi seluruh masyarakat Minahasa.
Status UHC Prioritas tersebut diumumkan langsung oleh Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Dr. Mokhamad Cucu Zakaria, M.PHM., AAAK, didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Daryono.
“Selamat Hari Ulang Tahun ke-598 kepada Kabupaten Minahasa. Spesialnya lagi, untuk pertama kalinya Minahasa mendapatkan UHC Prioritas,” ungkap Cucu Zakaria.
Ia menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari tingginya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Minahasa yang telah mencapai lebih dari 99,40 persen. Angka ini menunjukkan hampir seluruh penduduk telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional.
Lebih dari sekadar capaian administratif, UHC Prioritas memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Salah satu keunggulannya adalah tidak adanya masa tunggu aktivasi kepesertaan yang sebelumnya dapat berlangsung hingga 14 hari.
Dengan skema ini, masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis dapat memperoleh akses lebih cepat, termasuk ketika menghadapi kondisi darurat.
“Upaya ini memastikan agar pasien bisa cepat ditangani, tidak terlambat, dan dapat segera pulih. Dengan begitu, produktivitas masyarakat akan tetap terjaga dengan baik,” tegasnya.
Meski demikian, BPJS Kesehatan turut mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan status UHC Prioritas. Pasalnya, tingkat kepesertaan JKN aktif di Minahasa saat ini berada pada angka 80,5 persen, sehingga masih membutuhkan perhatian dan peningkatan.
BPJS Kesehatan pun mendorong Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus memperkuat kepesertaan aktif, terlebih dengan adanya penyesuaian standar nasional yang akan diberlakukan pada 2027 mendatang.
Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didanai pemerintah daerah. Termasuk di dalamnya peserta mandiri nonaktif serta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari pemerintah pusat yang mengalami penonaktifan akibat pemutakhiran data dan penyesuaian kriteria.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan nasional serta ketentuan penganggaran pemerintah daerah tahun 2027, guna memastikan kelompok masyarakat prasejahtera tetap memperoleh perlindungan kesehatan.
“Kami berharap Kabupaten Minahasa menjadi kabupaten yang bebas hambatan dalam mengakses layanan kesehatan,” imbuh Cucu.
Dengan capaian ini, Minahasa bergabung bersama sejumlah daerah di Sulawesi Utara yang telah menerapkan UHC Prioritas, yakni Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara.
Prestasi ini menjadi kado istimewa bagi Minahasa di usia ke-598 tahun. Lebih dari sekadar penghargaan, UHC Prioritas merupakan wujud nyata pentingnya perlindungan kesehatan bagi masyarakat sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Minahasa diharapkan terus menjaga komitmen dan sinergi bersama BPJS Kesehatan, agar jaminan kesehatan semesta benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Bumi Toar Lumimuut, tanpa terkendala akses maupun status kepesertaan. (pnk)
