Wulansulutnews.com– Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat penataan dan pengawasan terhadap aset daerah, khususnya kendaraan dinas yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemeriksaan kendaraan dinas lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa yang dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si, MAP, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, Rabu (9/9/2026), bertempat di Stadion Maesa Tondano.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memastikan kendaraan dinas sebagai aset daerah berada dalam kondisi baik, tertata, serta digunakan sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Selain melihat kondisi fisik kendaraan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat tertib administrasi dan pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Pemeriksaan secara langsung diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kendaraan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pemeliharaan aset.
Bupati Robby Dondokambey menegaskan pentingnya tanggung jawab setiap perangkat daerah dan aparatur dalam menjaga serta memanfaatkan kendaraan dinas secara baik dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kendaraan dinas merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan tepat guna guna menunjang kelancaran tugas pemerintahan serta pelayanan publik.
“Pengelolaan aset harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Kendaraan dinas merupakan fasilitas pemerintah yang penggunaannya harus mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” demikian penekanan dalam kegiatan pemeriksaan tersebut.
Kegiatan turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa serta ASN yang menggunakan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Melalui pemeriksaan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan aset daerah.
Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat disiplin aparatur sekaligus memastikan setiap fasilitas pemerintah dapat memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. (pnk)
