Wulansulutnews.com– Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat komitmen terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen itu ditunjukkan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP saat menghadiri kegiatan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN, pelajar, dan pelaku usaha, dengan tema “Sinergi Bersama dalam Membangun Budaya HAM di Provinsi Sulawesi Utara”, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto, MAP, serta Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay, SH., MH.
Agenda tersebut menjadi momentum memperkuat pemahaman dan kapasitas HAM secara lintas sektor. Penguatan tidak hanya menyasar aparatur sipil negara, tetapi juga pelajar dan pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam membangun kesadaran HAM di tengah masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, budaya HAM diharapkan tidak berhenti pada pemahaman normatif, tetapi dapat tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dunia pendidikan, maupun aktivitas sosial dan ekonomi.
Kegiatan turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo Mangatas Nadeak, S.Pd., SH., MH, jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili, jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, Rektor UNIMA, Rektor UNSRAT atau yang mewakili, serta ASN, pelajar dan pelaku usaha.
Kehadiran Bupati Robby Dondokambey sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia pendidikan, serta sektor usaha dalam membangun budaya HAM yang berkelanjutan.
Bupati Robby Dondokambey didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta Kepala Bagian Kerja Sama.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkab Minahasa berkomitmen terus mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, nondiskriminatif, serta responsif terhadap kebutuhan dan hak masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menghadirkan pelayanan publik yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (pnk)
adv
