Wulansulutnews.com- Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel kembali ditegaskan. Hal ini terlihat dari kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, MSi, yang mewakili Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, SSi, MAP, dalam kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.
Kegiatan strategis yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (21/4/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, didampingi Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay, SH, MH, serta Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Heru Setiawan, AK, MM, QRMP, CGRS.
Dalam forum ini, berbagai isu penting dibahas, mulai dari peningkatan efektivitas pengawasan internal pemerintah, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP, hingga langkah konkret dalam mencegah potensi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi antar pemerintah daerah dan provinsi terkait penerapan pengawasan berbasis risiko. Tujuannya jelas: mendorong pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Sekda Lynda Watania menegaskan, keikutsertaan Pemkab Minahasa dalam forum ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem pengawasan di daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh arahan sekaligus penguatan dalam penerapan pengawasan yang efektif. Ini menjadi bekal penting agar ke depan pengelolaan keuangan dan pembangunan di Minahasa semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Watania menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan BPKP guna menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Dengan langkah ini, Minahasa menunjukkan keseriusannya dalam mengawal setiap rupiah anggaran demi kesejahteraan masyarakat. (pnk)
