Wulansulutnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan melalui evaluasi progres pelaporan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Risk Based Surveillance (RBS) Tahun 2026.
Evaluasi tersebut dipimpin Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS., MAP., Kamis (3/9/2026), bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati Minahasa.
Rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap perangkat daerah menjalankan proses pelaporan dan pemantauan secara konsisten, terukur, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui evaluasi progres MCSP-RBS, Pemkab Minahasa berupaya mengidentifikasi capaian, kendala maupun hal-hal yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.
Wakil Bupati Vanda menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti setiap indikator pengawasan dan memastikan pelaporan dilakukan secara tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerintahan yang lebih transparan, efektif dan akuntabel.
“Evaluasi ini penting untuk memastikan setiap perangkat daerah memahami tanggung jawabnya dan mampu menindaklanjuti setiap indikator yang menjadi bagian dari pengawasan,” demikian penekanan dalam rapat tersebut.
Rapat turut dihadiri Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM, Kepala Bappelitbangda, Kepala Bapenda, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUPR, Kasat Pol-PP, Kabag PBJ, Kabag Hukum, serta Kabag Prokopim.
Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut menunjukkan pentingnya sinergi dalam memastikan pelaksanaan MCSP-RBS berjalan optimal dan mampu memperkuat sistem pencegahan terhadap berbagai potensi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemkab Minahasa berkomitmen menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penguatan pengawasan secara berkelanjutan, sehingga tata kelola pemerintahan dapat semakin efektif, bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. (pnk)
