Wulansulutnews.com– Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus ditunjukkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano. Salah satunya dengan mengikuti Sosialisasi Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Barjas) dan Perencanaan Barang Milik Negara (BMN) yang digelar secara virtual oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Tondano, Yulius Jum Hertantono, bersama jajaran sebagai langkah nyata memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan aset negara.
Dalam sosialisasi ini, peserta dibekali pemahaman mengenai penguatan sistem pengendalian internal, strategi mitigasi risiko fraud, hingga tata cara pengadaan barang/jasa dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas, taat aturan, serta bertanggung jawab dalam setiap penggunaan anggaran negara.
Kalapas Tondano, Yulius Jum Hertantono, menegaskan bahwa integritas merupakan benteng utama dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan. Karena itu, hasil sosialisasi akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran untuk menjalankan proses pengadaan barang/jasa maupun pengelolaan BMN secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Penguatan integritas harus menjadi budaya kerja. Dengan memahami potensi risiko fraud sejak dini, seluruh jajaran diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan,” tegas Yulius.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Haposan Silalahi, mengingatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar senantiasa mengedepankan integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
Sejalan dengan arahan tersebut, Lapas Kelas IIB Tondano berkomitmen mengimplementasikan seluruh hasil sosialisasi sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi, sehingga pengelolaan barang, aset negara, dan pelayanan pemasyarakatan dapat berjalan semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (pnk)
