Wulansulutnews.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus menggenjot realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di seluruh wilayah. Langkah ini dilakukan menyusul capaian penerimaan yang masih belum merata di sejumlah kecamatan dan desa.
Evaluasi realisasi PBB digelar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Deisye Watania, MM., M.Si., bersama Asisten III, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan para camat se-Kabupaten Minahasa, di ruang kerja Sekda, Senin (28/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemkab Minahasa mengevaluasi capaian masing-masing wilayah sekaligus membahas langkah percepatan penagihan untuk mengejar target yang telah ditetapkan.
Sekda Lynda Watania mengatakan, upaya tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PBB.
“Sudah ditetapkan target-target penyelesaian dan kami mengevaluasi masih ada beberapa kecamatan yang belum memenuhi target yang diharapkan,” ujar Watania.
Menurutnya, waktu yang tersedia masih cukup untuk melakukan optimalisasi. Karena itu, para camat diminta mengambil langkah konkret dan memperkuat koordinasi hingga ke tingkat desa.
“Belum terlambat. Kami mendorong para camat agar ini menjadi bagian dari tanggung jawab moral. Jadi bukan hanya semata-mata menagih pajak, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab mereka sebagai kepala kecamatan,” tegasnya.
Watania menyebut capaian PBB di setiap kecamatan masih bervariasi. Ada wilayah yang telah mencapai 100 persen, namun masih terdapat desa yang belum memenuhi target.
Terhadap wilayah yang masih rendah, Pemkab mendorong agar proses penagihan segera dioptimalkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memenuhi kewajiban membayar PBB sesuai ketetapan Bapenda.
“Kami mendorong warga negara Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa, untuk menjadi warga yang taat pajak,” katanya.
Ia menambahkan, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB turut mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan percepatan program pembangunan daerah.
Untuk mengejar target tersebut, Pemkab Minahasa menargetkan realisasi PBB dapat mencapai 100 persen pada Oktober 2026. Evaluasi pun akan dilakukan secara rutin setiap pekan.
“Waktunya tinggal satu bulan. Setiap satu minggu kami evaluasi dan para camat sudah memberikan komitmen untuk melakukan optimalisasi langkah-langkah konkret agar PBB di wilayah mereka bisa 100 persen,” ungkap Watania.
Ia meminta camat memperkuat koordinasi, baik dengan jajaran terkait maupun pemerintah desa, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
“Koordinasi ke samping dan turun ke bawah harus dilakukan camat dengan berbagai cara untuk mendorong masyarakat, menggugah dan memberikan sosialisasi agar mereka sadar untuk membayar pajak,” pungkasnya.
Pemkab Minahasa berharap optimalisasi penagihan dan sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat dapat mempercepat pencapaian target PBB sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak di seluruh wilayah Minahasa. (pnk)
