Wulansulutnews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa menetapkan mantan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa berinisial DW sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala pasar. Nilai uang dan barang yang diduga diterima mencapai Rp124.039.000.
Penetapan tersangka dilakukan Rabu malam (28/10/2026), sekitar pukul 20.30 WITA. Setelah menjalani proses penetapan tersangka, DW langsung dibawa menggunakan mobil tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Papakelan, Tondano.
Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Rama Eka Darma, SH., MH., mengungkapkan bahwa dugaan pemerasan tersebut berkaitan dengan jabatan DW saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan pada 2024.
Perkara ini mencuat setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2025 menemukan kekurangan setoran retribusi pasar sebesar Rp444.547.000.
“Kasus ini terbongkar setelah adanya LHP BPK RI pada tahun 2025, terkait kekurangan setoran retribusi pasar sebesar Rp444.547.000,” ungkap Rama dalam konferensi pers, Rabu malam.
Dari hasil penyidikan yang disampaikan Kejari Minahasa, tersangka diduga menerima setoran rutin berupa uang maupun barang dari sejumlah kepala pasar. Setoran tersebut diduga diminta secara paksa ketika DW masih menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perdagangan.
Total penerimaan yang diduga dinikmati tersangka mencapai Rp124.039.000, dengan rincian uang tunai Rp102.400.000 dan barang atau natura senilai Rp21.639.000.
“Yang jadi korban dugaan pemerasan di antaranya kepala pasar Tondano, Remboken, Langowan, dan Sonder,” jelas Kajari.
Atas dugaan perbuatannya, DW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun sebagaimana disampaikan Kajari.
Dalam konferensi pers tersebut, Rama Eka Darma didampingi Kepala Seksi Intelijen Syaiful Arif, SH., MH., dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Devis Buni Lele, SH., MH.
Penetapan tersangka ini menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan penyalahgunaan jabatan yang berkaitan dengan setoran retribusi pasar di Minahasa. Proses hukum selanjutnya akan menguji dugaan tersebut berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
DW tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (pnk)










