Wulansulutnews.com – Komitmen menjaga tata kelola aset negara yang transparan dan akuntabel terus diperkuat di lingkungan Polri. Pada Rabu (24/6/2026), Tim Audit Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Utara melaksanakan Audit Barang Milik Negara (BMN) dan Sewa Aset Tahun Anggaran 2026 di Polres Minahasa.
Kegiatan audit yang berlangsung di Markas Polres Minahasa tersebut dipimpin oleh AKP Yellen D. Kumaat bersama tim pemeriksa. Audit dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan internal untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai ketentuan, tertib administrasi, serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dalam pelaksanaan audit, tim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah aset dan fasilitas penunjang yang berada di lingkungan Polres Minahasa. Objek pemeriksaan meliputi Gudang Logistik, Toko Koperasi Mapalus, ATM BRI, serta Kantin Minahasa.
Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan seluruh aset yang dimanfaatkan melalui mekanisme sewa maupun penggunaan internal telah dikelola sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, audit juga menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola aset yang semakin efektif dan profesional.
Selama kegiatan berlangsung, Tim Audit Itwasda Polda Sulut didampingi oleh Wakapolres Minahasa Kompol Djonny Rumate, S.Sos., M.AP., bersama Kabag Log Polres Minahasa AKP W. Carlos. Keduanya memberikan dukungan berupa penyediaan data, dokumen, serta informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.
Audit BMN dan Sewa Aset ini menjadi langkah strategis dalam menilai tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap pengelolaan aset negara. Melalui kegiatan tersebut diharapkan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Polres Minahasa semakin tertib, profesional, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan, Polres Minahasa terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel sebagai bagian dari upaya membangun institusi Polri yang presisi dan dipercaya masyarakat.
