Wulansulutnews.com – Polemik dana kompensasi tower telekomunikasi yang berkaitan dengan operator XL di Desa Kolongan Atas Dua, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, kian menjadi sorotan. Merasa belum mendapatkan kejelasan, warga sekitar memasang pemberitahuan larangan masuk di pagar area tower sebagai bentuk protes atas persoalan yang hingga kini belum terselesaikan.
Pemberitahuan tersebut terlihat terpasang di pagar lokasi tower pada Kamis (19/11/2026). Isinya secara tegas meminta pihak pengelola agar tidak memasuki area tower sebelum persoalan dengan masyarakat sekitar diselesaikan.
“Dilarang masuk!!! Tower ini masih bermasalah dengan masyarakat sekitar. Mohon perhatian dan kerja samanya. Terima kasih,” demikian bunyi pemberitahuan yang dipasang warga.
Aksi tersebut diduga dipicu persoalan penyaluran dana kompensasi bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi tower.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari sejumlah keluarga yang berada di sekitar lokasi tower, sebagian mengaku telah menerima dana kompensasi. Namun, delapan keluarga lainnya menyatakan hingga kini belum menerima pembayaran tersebut.
Salah satu warga, Meilan Tambuwun, yang keluarganya termasuk dalam kelompok penerima yang belum mendapatkan kompensasi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada informasi maupun kepastian lanjutan dari pihak pengelola tower.
Menurut Meilan, pihak pengelola sebelumnya sempat menyampaikan janji pembayaran dana kompensasi dalam pertemuan yang digelar pada 9 Oktober 2026 di rumah salah satu warga. Namun, hingga kini janji tersebut belum juga terealisasi. Bahkan, setelah pertemuan itu, tidak ada lagi informasi maupun tindak lanjut dari pihak pengelola terkait kepastian pembayaran kompensasi kepada keluarga yang bersangkutan.
Kondisi ini membuat warga mempertanyakan kejelasan hak mereka. Mereka berharap pihak pengelola tidak hanya memberikan janji, tetapi juga menunjukkan keseriusan melalui penjelasan dan penyelesaian yang konkret.
Persoalan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi mekanisme penyaluran dana kompensasi, kriteria penerima, serta alasan masih adanya keluarga yang belum mendapatkan pembayaran meskipun tinggal di sekitar lokasi tower.
Sementara itu, Hukum Tua Desa Kolongan Atas Dua, Hengky Najoan, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa sepengetahuannya, masyarakat yang tinggal di sekitar tower memiliki mekanisme penerimaan dana kompensasi setiap lima tahun sekali.
Namun, terkait penyaluran kompensasi untuk tahun ini, Hengky mengaku belum mengetahui secara pasti hasil pembahasan antara pihak pengelola tower dan masyarakat. Pasalnya, dirinya tidak sempat menghadiri pertemuan yang sebelumnya telah dilaksanakan.
Warga pun berharap pihak pengelola tower maupun operator XL segera memberikan penjelasan secara terbuka, terutama menyangkut dasar penetapan penerima kompensasi dan alasan delapan keluarga yang disebut belum menerima pembayaran.
Upaya konfirmasi kepada pihak pengelola tower telah dilakukan melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada respons atau penjelasan yang diberikan.
Warga berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Mereka membutuhkan kepastian dan penyelesaian, bukan sekadar janji tanpa tindak lanjut. Transparansi serta komunikasi terbuka dari pihak pengelola dinilai penting agar polemik tersebut dapat diselesaikan secara baik dan tidak berkembang menjadi persoalan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak pengelola tower maupun XL untuk memberikan penjelasan terkait keluhan masyarakat tersebut. (pnk)










