Wulansulutnews.com – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa terus dipacu dengan target rampung pada 2026 dan mulai beroperasi pada 2027. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintahan tanpa harus berpindah-pindah kantor. Tondano (22/10/2026)
Melalui MPP, masyarakat nantinya dapat mengakses beragam layanan dalam satu lokasi, mulai dari perizinan, dokumen kependudukan, urusan pertanahan, perpajakan daerah, hingga layanan keimigrasian. Sistem pelayanan terpadu ini diharapkan mampu menghemat waktu, tenaga, dan biaya transportasi masyarakat, sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, nyaman, dan transparan.
Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS., MAP (RD-VaSung), menegaskan bahwa pembangunan MPP merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami berkeinginan memberikan satu pusat pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan semakin cepat, tepat, dan transparan,” ungkap RD-VaSung.
Kehadiran MPP diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih praktis dan efisien. Dengan mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu tempat, warga tidak lagi harus menghabiskan waktu dan biaya tambahan untuk mendatangi sejumlah kantor demi menyelesaikan urusan administrasi yang berbeda.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Minahasa, Moudy Lontaan, S.Sos., mengatakan pembangunan gedung MPP ditargetkan rampung tahun ini, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dimulai pada 2027.
“Tahun 2027, MPP ini sudah dipastikan akan melayani warga Minahasa. Mulai dari perizinan, pengurusan dokumen kependudukan, hingga kantor perwakilan Imigrasi bisa ada di MPP ini,” kata Lontaan, Kamis (22/10/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah layanan yang direncanakan terintegrasi di MPP meliputi pelayanan PTSP, lingkungan hidup, PUPR, administrasi kependudukan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Samsat, hingga layanan keimigrasian.
Selain instansi di lingkungan Pemkab Minahasa, pemerintah daerah juga merencanakan kehadiran perwakilan instansi pelayanan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
“Jadi, warga masyarakat tidak lagi ke sana kemari untuk mengurus perizinan, dokumen kependudukan, layanan dari provinsi, bahkan pelayanan dari pusat,” jelasnya.
Lontaan berharap, MPP nantinya tidak hanya menjadi pusat pelayanan terpadu, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pelayanan yang nyaman, cepat, dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas pelayanan agar terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maupun pungutan liar (pungli).
Saat ini, pembangunan gedung MPP masih berlangsung. Pihak pelaksana terus memacu pekerjaan agar fasilitas tersebut dapat diselesaikan sesuai perencanaan dan siap mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Minahasa.
Manfaat kehadiran MPP pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Nouvi Siwu, warga Kecamatan Eris, menilai layanan terpadu tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan administrasi secara lebih praktis.
“Terima kasih Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Mal Pelayanan Publik ini pastinya akan sangat membantu kami masyarakat. Mau urus apa saja tidak lagi pindah-pindah tempat, tapi semua hanya di satu tempat,” katanya.
Dengan pembangunan MPP, Pemkab Minahasa berharap masyarakat semakin mudah memperoleh layanan pemerintahan tanpa terbebani proses administrasi yang berbelit-belit. Kehadiran fasilitas ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (pnk)
